Ihwal eksploitasi seksual RGO 303 terhadap anak semakin Berkembang Ikut data dari Uang jasa Perlindungan Anak dan Indonesia (KPAI) tahun 2011-2016, ditemukan banyaknya 4.609 perkara yang berkaitan anak yang menjadi mangsa tindak pidana. Dari jumlah tertera 43,41 imbalan diantaranya yakni kesulitan tindak pidana kejahatan seksual atau eksploitasi seksual.
Hal ini memercayakan bukti bahwa anak-anak tengah menjadi mangsa kekejaman seksual maka perlu mencetak tatapan khusus dari semua kalangan. Terlebih kesewenang-wenangan seksual kepada anak bukan yaitu pergolakan kepada keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun bisa mengintimidasi masa depan generasi bangsa.
Penelitian yang dilakukan mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM, I Nyoman Ngurah Suwarnatha, S.H., L.L.M., berkaitan diskursus penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku durjana seksual untuk anak Playbook88 di Indonesia, Tuturnya sanksi polah kebiri kimia ditinjau dari ujud pemidanaan tidak semata-mata untuk pembalasan atas tindak pidana durjana seksual yang usai dilakukan pelaku.
Lagi pula mampu memberikan perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawan psikiatri atau rehabilitasi bagi pelaku keganasan agar menyadari kesalahannya. Kelakuan ini juga mengobati usikan seksual yang diderita Eksekutor kata Suwarnatha dalam ujian terdedah promosi doktor di Fakultas Hukum UGM, Rabu (2/10).
Tuturnya penyelenggara kejahatan seksual kepada anak yang dikenakan perawatan psikiatri berparas tingkah laku kebiri kimia sebaiknya penggarap yang memiliki keributan seksual atau kepribadian paraphilia dan penggarap menyesalkan perbuatannya yang dengan sadar meminta perawatan psikiatri.
Ia Menghubungkan diskursus mengenai penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaksana durjana seksual pada anak saat ini dianggap menggesa karena tingginya kesulitan kekejian seksual pada anak sehingga diperlukan aturan yang mampu memperkokoh anak-anak dari eksploitasi seksual sekaligus mewakafkan efek jera bagi pembuat dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban.
Ia pun menyorongkan agar penaklukan dan DPR menyiasati ulang menyinggung batas waktu maksimal penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bagi penyelenggara eksploitasi dalam kesung-guhan urusan 81A (1) Perppu nomor 1 tahun 2016 berkenaan jangka waktu pengenaan sanksi polah kebiri paling lama dua tahun. Sebab, alat pengobatan bagi kendala seksual mementingkan jangka waktu yang berbeda-beda dan agar jangan sampai metode pengobatan dan perawatan psikiatri melalui tindakan kebiri kimia tidak tuntas.
Tidak hanya itu, Jelasnya penguasaan tergopoh-gopoh mengakibatkan sinyal ketua secara bukti bagi pegawai pemerintah penegak hukum untuk menerapkan sanksi ulah kebiri kimia. Seterusnya meyodorkan batasan yang tegas menyangkut kriteria pelaku eksploitasi seksual yang dapat dikenakan sanksi pendirian kebiri kimia maupun yang tidak dapat dikenakan sanksi.